Hukum Dan Masyarakat

Hukum Dan Masyarakat
Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat ialah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peratran hukum tertentu pula. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat diceraipisahkan antara satu sama lain, mengingat  dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan  berikut ini.
1.    Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum.
2.    Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada.
Jadi, berdasarkan kedua pernyataan di atas, dapat dibuktikan bahwa dimana ada hukum di situ pasti ada masyarakat dan demikian pula sebaliknya, dimana ada masyarakat disitu tentu ada hukumnya.
3.    Disamping itu, tak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat dimana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada hakikatnya :
a.    Memberi perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut.
b.    Memberi juga pembatasan (restriksi) atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal, agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain, disamping juga menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain.
Jelaslah bahwa hukum bukan hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tetapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak. Faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat, sehingga hukum tersebut berlaku efektif atau tidak, adalah sebagai berikut :
1.    Kaidah Hukum, dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan, ada tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, hal itu diungkapkan sebagai berikut ❶ kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. ❷ kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat ; ❸ kaidah hukum berlaku secara filosofis, sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
2.    Penegak Hukum, penegak hukum atau orang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum petugas harus memiliki suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang menyangkut ruang lingkup tugas-tugasnya.
3.    Sarana/ Fasilitas, amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, misalnya bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana tugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Kalau peralatan yang dimaksud sudah ada maka faktor pemeliharaannya juga sangat penting.
4.    Warga Masyarakat, salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
Akses pada keadilan merupakan hal yang patut bagi sebuah Negara demokrasi seperti Indonesia, dan pencapaian tujuan tersebut tidak hanya melalui reformasi sistem hukum peradilan formal tapi juga termasuk pemberdayaan hukum bagi perempuan dan masyarakat miskin, demikian ungkapan Hirsch Ballin, Menteri Keadilan Belanda dalam pidato singkatnya di depan para kader hukum, pendamping lapangan program pemberdayaan hukum perempuan . Harapan Hirsch Ballin tidak berlebihan, mayoritas penerima manfaat program pemberdayaan hukum perempuan (WLE) dan pemberdayaan hukum Berbasis Masyarakat (RLA) yang disponsori Justice for the Poor, Bank Dunia dengan dukungan pemerintah Belanda menyetujui hal tersebut. Ibu Imas salah satu penerima manfaat program WLE, mengungkapkan bahwa sejak dirinya terlibat dalam program WLE, selain membangun kepercayaan diri dirinya selaku korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), bersama dengan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) lainnya, Ibu Imas kini memiliki akses dan pengetahuan yang memadai mengenai tata cara berperkara di pengadilan agama. “Kini saya bisa membantu ibu-ibu lain yang mengalami hal yang sama untuk maju ke pengadilan”, ujarnya di depan rombongan menteri keadilan belanda yang sebelumnya telah berkunjung ke Diklat Mahkamah Agung di Ciawi.
Keinginan para perempuan kepala keluarga (PEKKA) untuk memiliki akses yang lebih luas pada keadilan, di dukung penuh oleh Pemda Kabupaten Cianjur dengan memfasilitasi Multi Stakeholder Forum (MSF) yang merupakan perwakilan Pengadilan agama, Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Instansi terkait, untuk mempermudah akses para perempuan khususnya maupun masyarakat kelompok miskin dalam mengakses keadilan. Bahkan, pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan wilayah program WLE tersebut ke kecamatan lain dengan pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri. Ibu Sri, salah seorang Fasiltator menyatakan bahwa sejak keberadaan posko bantuan hukum di daerah Cibinong, Bogor, para buruh telah mampu melakukan advokasi mandiri atas kasus-kasus yang mereka alami. Hal sama dirasakan oleh para penerima manfaat dan para Fasilitator Posko (Fasko) Bantuan Hukum berbasis masyarakat (RLA) dari sektor buruh. Ibu Sri, salah seorang Fasko menyatakan bahwa sejak keberadaan posko bantuan hukum di daerah industry Cibinong, Bogor, para buruh telah mampu melakukan advokasi mandiri atas kasus-kasus yang mereka alami. Akesibilitas posko yang tepat berada di komunitas buruh sendiri, pendidikan dan pelatihan hukum dan advokasi yang disediakan oleh program RLA, serta pendampingan oleh pengacara yang mendampingi mereka, tidak saja berhasil membangun kesadaran para buruh atas hak-hak mereka tapi juga kemampuan untuk melakukan advokasi, terlibat dalam legislasi perburuhan di level lokal, bahkan memunculkan keberanian para buruh untuk mengambil posisi dalam Pemilihan legislative mendatang. “Saya sendiri bahkan mencalonkan diri untuk menjadi caleg bagi DPRD Bogor” ucap Sri Mantap.
Dukungan Menteri Keadilan Belanda dan keyakinan yang besar dari para penerima manfaat program WLE dan RLA bahwa program ini harus lebih diperluas, mendapat respon yang sangat baik dari perwakilan pemerintah yang juga hadir dalam kunjungan tersebut. Direktur HAM dan hukum Bappenas, Diani Sadia Wati menyatakan bahwa pihaknya bersama dengan elemen masyarakat terkait tengah menggodok strategi nasional akses pada keadilan (stranas akses pada keadilan). Strategi ini akan menjadi bahan bagi pemerintah dan legislatif dalam menyusun Rencana Pembanunan Jangka Menengah (RPJM), ungkapnya sewaktu menutup acara kunjungan Menteri keadilan belanda tersebut. Strategi ini bukan hanya menyasar reformasi  sektor peradilan semata namun juga mencakup keharusan melakukan pemberdayaan hukum bagi perempuan dan masyarakat miskin. Hal ini diamini oleh H.Ballin. Kita tidak akan pernah bisa berhenti dan kita akan selau berada di garis depan agar semua masyarakat, siapapun dia bisa memperoleh keadilan.
Hukum Merubah Masyarakat
Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan system yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social engineering atau social planning.
Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan social. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan system pendidikan tertentu bagi warga Negara mepunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan social. Dalam berbagai hal hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga kemasyarakatan yang artinya bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan social. Suatu kaidah hukum yang menetapkan bahwa janda dan anak-anak tanpa memperhatikan jenisnya dapat menjadi ahliwaris mempunyai pengaruh langsung terhadapat terjadinya perubahan-perubahan sosial, sebab tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola-pola perikelakuan dan hubungan-hubungan antara warga masyarakat.
Pengalaman di negara lain dapat membuktikan bahwa hukum sebagaimana halnya dengan bidang kehidupan lainnya dipergunakan sebagai alat untuk mengadakan perubahan social. Tunisia, sejak diperlakukannya Code of Personal Status pada tahun 1957, seorang wanita yang telah dewasa, mempunyai kemampuan hukum untuk menikah tanpa harus di dampingi oleh seorang wali. Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan.
Dengan perubahan yang dikehendaki dan direncanakan, sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, birokrasi memegang peranan penting dalam tindakan-tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara Terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan social dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang social, ekonomi, dan politik.
Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan
Sebagai social engineering hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masayrakat, sesuai dengan tujuan yang di tetapkan. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Selain pengetahuan yang manatap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat). Suatu contoh, perihal komunikasi hukum, “supaya hukum dapat mempengaruhi perikelakuan warga masyarakat, maka hukum harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat”. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarakat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Di samping tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur perikelakuan. Ini lah yang dinamakan difusi.
Masyarakat terdiri dari pribadi dan kelompok, yang di dalam kehidupannya berkaitan secara langsung dengan penentuan pilihan terhadap apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Pilihan- yang dapat dilakukan, dibatasi oleh suatu kerangkan tertentu. Artinya kalau dia sampai melampaui batas-batas yang ada, maka mungkin dia menderita, sebaliknya kalau dia tetap berada di dalam batas-batas tertentu, maka dia akan mendapat imbalan-imbalan tertentu pula. Apakah yang akan dipilih oleh pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok, tergantung faktor fisik, psikologis, dan social. Di dalam suatu masyarakat di mana interaksi social menjadi intinya, maka perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain, merupakan hal yang sangat menentukan. Akan tetapi, walaupun manusia selalu memilih, ada kecenderungan bahwa dia mengadakan pilihan-pilihan yang sama, secara berulang-ulang atau teratur.
Hal ini disebabkan karena manusia pribadi tadi menduduki posisi tertentu dalam masyarakat dan peranannya pada posisi tersebut ditentukan oleh kaidah-kaidah tertentu. Selain itu peranannya huga tergantung dan ditentukan oleh berperannya pihak-pihak lain di dalam posisinya masing-masing. Selanjutnya, dibatasi oleh pihak-pihak yang mengawasi dan memberikan reaksi terhadap peranannya, maupun kemampuan serta kepribadian manusia.
Pribadi yang memilih melakukan hal itu, oleh karena dia percaya bahwa dia menghayati perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain, dan bagaimana reaksi pihak-pihak lain terhadap perikelakuannya. Untuk menjelaskan mengapa seseorang menentukan pilihan tertentu, maka harus pula dipertimbangkan anggapan tentang apa yang harus dilakukannya atau tidak harus dilakukan maupun anggapan tentang yang harus dilakukan oleh lingkungannya. Ini merupakan struktur normatif yang terdapat pada diri pribadi manusia, yang sekaligus merupakan potensi dalam dirinya, untuk dapat mengubah perikelakuannya, melalui perubahan terencana di dalam wujud penggunaan kaidah hukum sebagai sarana. Dengan demikian maka pokok di dalam proses perabahan perikelakuan melaui kaidah-kaidah hukum adalah konsepsi-konsepsi tentang kaidah, peranan dan sarana maupun cara untuk mengusahakan adanya konformitas.
Pribadi yang mempunyai peranan, dinamakan pemegang peranan (role occupant) dan perikelakuannya adalah berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau berlawanan dengan yang ditentukan di dalam kaidah. Konsepsi sosiologis tersebut mungkin akan lebih jelas bagi kalangan hukum, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. Pemegang peranan adalah subyek hukum, sedangkan peranan merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum.