Peran Sarjana Hukum Untuk Perbaikan Hukum

Ringkasan catatan kecil - 16 Mei 2012
Mardjono Reksodiputro : pada akhirnya pembaruan hukum dan perubahan sistem hukum (termasuk sistem pengadilan) menjadi sistem yang modern dan dihormati akan sangat tergantung pada para sarjana hukum yang menangani sistem hukum ini. Para SH harus dapat menunjang perubahan masyarakat agar bergabung secara tertib ke arah modernisasi reformasi ekonomi dan reformasi politik harus dapat terjadi berdasarkan hukum. Hukum yang adil, berpihak kepada kepentingan umum (sebagian besar) masyarakat dan berwibawa, harus di bangun untuk mencegah anarisme dan kekacauan (chaos). Keadaan tahun 1998 disarankan agar SH berbuat sesuatu "kiranya harus menjadi cermin bagi SH untuk mempertanyakan apa yang telah kita sumbangkan untuk pembaruan hukum?"
Dan apa yang dapat kita lakukan bersama untuk mempercepat jalanya reformasi di bidang hukum! Pertanyaan yang menggelitik, apakah memang para SH tidak atau belum melakukan sesuatu yang berarti dalam menjalankan rejormasi di bidang hukum? yang tidak dipunyai dalam reformasi di bidang hukum tidak solid dan tidak ada panutan. Sesepuh tidak harus melihat umur secara biologi, tetapi dapat juga pada kebijakan dan dan kemampuan kepemimpinan. Awal reformasi hukum di mulai yaitu dengan membangun sistem peradilan yang dapat menjadi benteng terakhir keadilan, dengan para personilnya yang berwibawa dan terpercaya. Ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan. Rasa hormat masyarakat terhadap sistem peradilan sangat tergantung pada sistem pelayanan peradilan. Pengadilan dalam hal ini telah gagal memenuhi harapan sebagai benteng terakhir melawan ketidakadilan. Dalam hal korupnya pengadilan, praktisi hukum [pengacara dan jaksa] juga dipersalahkan karena turut memfasilitasi terjadinya penyuapan, dituduh sebagai perantara dalam transaksi yang menjadikan hukum sebagai komunitas dagang, mutu para hakim juga mendapat sorotan.
Tanpa adanya peradilan yang efisien dunia usaha tidak dapat secara menengahi perselisihan kontrak, melindungi hak milik dan menyelesaikan hutang pintang. Reformasi hukum belum gagal, namun masi berjalan sangat lambat. Untuk mencegah kegagalan, maka tugas SH yang pertama dan utama adalah membenahi dan menata kembali pengadilan kita, bukan dengan lembaga lain (birokrasi dan esekutif). Bidang yudiatif harus merupakan prionitas agenda reformasi hukum. Kegagalan pemerintah membrantas KKN dan tidak dimulainya suatu progam reformasi yang serius di bidang hukum, menimbulkan kekecewaan bagi berbagai kelompok masyarakat. Ada kecemasan 'menoleh kebelakang' atau 'bernostagia dengan masa lalu' yang harus dicegah. Kecenderungan bernostagia akan menimbulkan keinginan mempunyai pemerintahan yang kuat dengan kekuasaan presiden [yang dipilih langsung oleh rakyat] yang dengan besar kemungkinan timbul kembali pemerintah otoriter [orde lama dan masa orde baru]. Pemerintahan seperti ini tentu akan cenderung mengabaikan konsep-konsep negara hukum, supremasi hukum maupun rule of law. Hukum akan menjadi terbelakang lagi dan akan menjadi alat penguasa atau sekedar penghias kebijakan politik dan ekonomi si masa lalu. Dasar pembentukan pemerintah dihormati dalam arti "representative democracy" yang sesungguhnya terdapat 2 asas utama yang dapat dipelopori, yaitu konsepsi dan penafsirannya dalam masyarakat indonesia, tentang asas kebebasan dan asas persamaan. Dalam pengertian reformasi sistem hukum, usaha sarjana hukum dalam memberdayakan kedua asas ini harus tetap dalam konteks budaya indonesia tetapi juga dengan mau mengacau pada norma-norma universal tentang konsep demokrasi. SH dapat bercermin pada apa yang terjadi pada masa lalu dan apa yang SH telah diperbuat terhadap kelaliman yang pernah terjadi [intropeksi] terutama bagi SH senior dan mereka yang bergerak di bidang akademik [universitas]. Introspeksi melihat ke masa lalu dengan jujur dan mengoreksi kelemahan serta kelaliman pembangun di bidang hukum, selama 38 tahun dimana terdapat berkas ketentuan tidak tertulis dimana politik sebagai panglima dan pembangunan ekonomi serta teknologi ada di atas pembangunan hukum. Melalui intropeksi jujur ini kita harus juga punya visi untuk melihat ke depan dengan optimis tetap menfaatkan nilai-nilai dan tatanan norma hukum internasional yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan tidak semata-mata mencari kelaliman di masa lalu dan kemudian hanya bersikap pesimistif lebih mengutamakan asas pembebasan dari pada asas rekonsiliasi nasional. Komunitas SH di indonesia terdiri dari berbagai strata, usia. dengan pengalaman sejarah tentang hukum dan pemeritah di indonesia yang berbeda.
Pada strata muda umur terakhir tahun 1970 dan 1980 hanya mengalami masa pemerintah otoniter orde baru, dimana cita-cita hukum diberlakukan harus mengabdi kepada pembangun nasional yang berfokus pada kemajuan ekonomi. Strata Madya, lahir berkisar tahun 1950-an Sd 1960-an, mengalami masa orde baru di mana pengadilan masih punya wibawa, dan cita-cita menjadi Hakim atau jaksa masih dilandasi oleh ideallisme menegakan cita-cita hukum. Strata Umur Senior, mereka yang sekarang (2004) telah berumur 55 tahun lebih, lahir pada masa revolusi atau masa pendudukan militer jepang mereka mengalami terjadinya perubahan pemikiran hukum, antara lain masa Hindia Belanda, Jepang dan Revolusi, yang tidak dialami oleh strata muda dan strata madya. Perlunya pembagian SH menurut strata karena pengalaman
tentang sejarah ketatanegaraan indonesia, membawa persepsi yang dapat berbeda, tentang fungsi hukum dan peranannya SH dalam membangun masyrakat dan pemerintahan yang demokrasi ; dan pembangun dan reformasi hukum yang dilaksanakan sekarang, akan mempengaruhi peranan mereka sebagai SH apapun profesinya, advokat hakim, jaksa atau birokrat, di strata umur muda dan sebagian dari strata umur madya. Karena itu mereka harus mau memageng peranan besar dan utama dalam pembaharuan atau reformasi di bidang hukum.
Sacipto Raharjo : di dunia ini hampir tidak ada hukum yang berkerja dalam hubungan yang sama sekali tertib. Mungkin hanya 1 atau 2 negara saja yang mendekati ketertiban, selebihnya hukum harus bekerja dalam suasana tidak tertib, hukum dan ketidaktertiban tidak saling meniadakan begitu saja, harus kita akui bahwa masyarakat senantiasa menerima suatu margin toleransi dalam penegakan hukum, artinya penegakan hukum "berkompromi dengan keadaan tidak tertib di masyarakat".