Hubungan Sosiologi Hukum dengan Ilmu Sosial Lainnya

Hubungan Sosiologi Hukum dengan Ilmu Sosial Lainnya
1. Dalam Ilmu Ekonomi
Ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang menitikberatkan studi, salah satunya pada aspek produksi dan distribusi barang maupun jasa. Ilmu ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dengan keterbatasan barang dan jasa yang tersedia. Misalnya berusaha memecahkan persoalan yang timbul karena tidak seimbangnya persediaan pangan dengan jumlah penduduk, serta mempelajari usaha menaikkan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip dasar Ilmu Ekonomi yang kita ketahui adalah “bekerja seminimal mungkin, dengan upaya memperoleh hasil yang semaksimal mungkin” seringkali dalam proses perkembangan dapat melahirkan sikap dan perilaku tertentu yang terkadang terlepas dari tujuan awalnya. Seperti contoh : penghematan pada penerapan operasional seringkali tampil dalam wujud kikir. Hal inilah yang menjadikan Sosiologi Hukum memiliki peranan yang sangat penting. Sosiologi Hukum mempelajari unsur kemasyarakatan secara keseluruhan. Sosiologi Hukum sebagai ilmu mencoba menjembatani mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan mengenai apa yang senyatanya terjadi.
2. Dalam bidang Ilmu Politik
Ilmu politik juga telah mengalami perkembangan dalam penentuan pokok perhatiannya. Ilmu Politik mempelajari satu sisi kehidupan masyarakat menyangkut soal kekuasaan meliputi upaya memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Oleh sebab itu Ilmu Politik menitikberatkan perhatiannya pada 2 [dua] hal yaitu Teori Politik dan Administrasi Pemerintahan. Istilah politik dalam hal ini berbeda dengan istilah politik yang digunakan sehari-hari, yaitu politik diartikan sebagai pembinaan kekuasaan negara bukan merupakan ilmu pengetahuan tetapi sebagai seni (art). Contohnya Kekuasaan Paksa. Hal ini tidaklah memungkinkan seseorang maupun sekelompok orang begitu saja melaksanakan keinginan seseorang atau sekelompok orang lainnya untuk menciptakan power atau kekuasaannya tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial terlebih dahulu. Manusia yang satu boleh saja memaksakan manusia yang lain, hanya saja harus memperhatikan batas hak asasi manusia. Dalam kondisi tersebut Sosiologi Hukum memiliki peranan yang sangat besar, untuk menghindari terjadinya konflik serta ketegangan diantara anggota masyarakat. Paling tidak mengurangi terjadinya ketegangan diantara anggota masyarakat.
3. Dalam bidang Sejarah
Kehidupan masa lalu telah menjadi pokok perhatian Ilmu Sejarah, yang dalam proses pembahasannya tidak terlepas dari pemahaman latar belakang sosial masyarakat yang dipelajari. Apapun yang dipelajari oleh Sejarah baik manusia, benda-benda peninggalan, maupun nilai-nilai sosial budaya, latar belakang keberadaannya sudah pasti berkaitan dengan pola-pola kehidupan manusia pada saat benda-benda, nilai-nilai serta budaya itu dilahirkan. Contoh : Munculnya Candi Prambanan diakibatkan adanya sikap tidak adil dari Roro Jonggrang yang didalam cerita sejarah mengatakan bahwa Roro Jonggrang meminta Bandung Bondowoso untuk mendirikan Candi Prambanan dalam tempo satu malam. Namun ditengah perjalanannya Bandung Bondowoso menunjukkan kemampuannya akan berhasil memenuhi permintaan Roro Jonggrang, namun dengan sengaja Roro Jonggrang membatalkan semua pekerjaan Bandung Bondowoso yang saat itu sudah hampir selesai dengan cara membakar jerami, membunyikan lesung, menyebarkan bau harum bunga sehingga ayam pun berkokok yang menandakan pagi telah tiba untuk menolak pinangan Bandung Bondowoso. Cerita ini selain berfungsi untuk menjelaskan asal mula Candi Prambanan, juga untuk mempelajari bahwa didalam kehidupan manusia selalu dijumpai adanya orang-orang yang konsekuen terhadap ucapannya, namun adapula yang tidak. Atau dapat dipahami bahwa pekerjaan seberat apapun, jika dilakukan dengan penuh tekad dan niat akan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Nilai historis dalam suatu sejarah sering menjadi acuan dalam perkembangan kehidupan manusia lebih lanjut. Bentuk segala macam perjanjian dan kesepakatan akhirnya harus memerlukan bukti. Dalam hal ini para sosiolog selalu memberikan persoalan sejarah kepada ahli sejarah sehingga ilmu sejarah dipengaruhi oleh perkembangan sosiologi. Oleh karena itu antara sejarah dan sosiologi mempunyai pengaruh timbal balik. Keduanya mempelajari kejadian dan hubungan yang dialami masyarakat/manusia. Sejarah mempelajari peristiwa masa silam, sejak manusia mengenal peradaban. Peristiwa-peristiwa itu kemudian dihubungkan satu sama lain sehingga diperoleh gambaran menyeluruh pada masa lampau, serta mencari sebab terjadinya atau memperkuat tersebut. Mengingat bahwa Benda-benda Peninggalan Sejarah juga memiliki makna dan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, maka keberadaannya perlu dilindungi Hukum. Makin banyaknya hal yang memerlukan peraturan baru, maka dikupaslah dalam Sosiologi Hukum. Oleh sebab itu Sosiologi Hukum mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam sejarah.
4. Dalam bidang Geografi
Sejak semula kita ketahui bahwa Georafi merupakan ilmu yang menaruh perhatian pada keterkaitan antara kehidupan masyarakat dengan lingkungan alamnya. Kegiatan manusia yang sering kali merusak lingkungan alam, mengakibatkan illmu ini menjadi isyarat bahwa hal itu harus dihindari. Isyarat ini pada waktunya akan ditindaklanjuti oleh pemikiran dimana perlunya serangkaian aturan main atau kaidah-kaidah hidup yang berfungsi sebagai batasan guna menjaga kelestarian lingkungan alam tersebut. Contoh : Penebangan pohon. Perbukitan atau pegunungan yang ditanami pepohonan yang rindang oleh seseorang yang memang lahan itu adalah miliknya, demi untuk kepentingan bersama, maka pemilik lahan dan pohon dalam menebang pohon harus membuat aturan yang dapat memberikan keuntungan baik bagi anggota masyarakat yang bersangkutan maupun bagi kepentingan bersama. Ini manfaat Sosiologi Hukum dalam Geografi.
5. Dalam bidang Psikologi
“The science of Mind”. Pengetahuan tentang Pikiran, dengan kata lain Ilmu tentang Pikiran atau yang kita kenal dengan “Psikologi”. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses mental seperti kegiatan berpikir, belajar, mengingat, mengambil keputusan dan lainnya dari manusia. Di zaman modern Psikologi mempelajari pula mengenai perasaan, emosi, motivasi, personalita dan sebagainya. Pengembangan ini dikarena tuntutan kemajuan jaman yang diikuti dengan perkembangan jiwa manusia. Hal-hal yang menjadi objek Psikologi sering tidak nampak di permukaan sehingga terkadang tidak dipahami oleh pihak lainyang tidak mengalaminya atau mempelajarinya. Jangankan orang lain, terkadang diri sendiri mengalaminya pun tidak disadari.  Contoh, banyak permasalahan hidup yang dihadapi manusia, cenderung membuat manusia atau masyarakat menjadi stress berat dan bahkan mengalami gangguan jiwa. Celakanya, orang yang mengalami stress atau sakit jiwa ini sedikitpun tidak menyadarinya. Sehingga ketika ilmu itu memberikan terapinya namun orang tersebut sulit menerimanya. Sebaliknya apabila orang yang bersangkutan sulit menerimanya, apalagi orang lain yang misalkan dianggap sebagai penyebabnya. Pasti akan menjadi lebih sulit dan rumit.  Disinilah perlindungan Hukum bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atas perilaku orang lain tentunya mulai kita pikirkan. Sosiologi Hukum ada pada bidang Psikologi guna melindungi orang-orang yang memiliki gangguan jiwa ataupun gangguan mental.


Diklat Hukum Perdata

Hukum Dan Struktur Sosial


Hukum dan Struktur Sosial
Sebelum membahas tentang perkaitan antara hukum dengan struktur sosial serta dinamika sosial di mana hukum berlaku, maka dalam mempelajari Sosiologi Hukum kita akan menempatkan hukum tidak sebagai seperangkat peraturan yang logis dan konsisten, melainkan kita tempatkan hukum itu di dalam konteks sosial. Optik yang kita pakai harus kita ubah, dari konsep hukum yang normatif ke konsep hukum dalam perspektif sosiologis. Diibaratkan sebuah bangunan tubuh manusia, maka hukum formal berupa peraturan perundang-undangan hanya merupakan tulang-tulang yang menjadi kerangka saja (Sketch, skeleton) bagi bangunan hukum, sedang “masyarakat” boleh diibaratkan dagingnya. Jadi ada kerangka dan ada dagingnya.
Para ahli hukum lebih senang menekuni kerangka bangunan itu daripada mengkaji daging  maupun urat-uratnya yang menempel pada kerangka. Sebaliknya para ahli sosiologi akan merasa betah menggumuli daging dari suatu bangunan hukum, yaitu proses-proses yang menyangkut peri kelakuan manusia yang menjalankan hukum itu.
Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesama, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, singkatnya sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.
Pada hakekatnya manusia dapat ditelaah dari dua sudut, yaitu sudut struktural dan sudut dinamika. Segi struktural masyarakat atau dinamakan pula struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, dan kelompok-kelompok sosial serta lapisan-lapisan sosial. Sedang yang dimaksud dengan dinamika masyarakat adalah apa yang disebut proses sosial dan perubahan sosial. Dengan proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antar berbagai segi kehidupan bersama. Dengan kata lain, perkataan proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorang dan kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Hal utama yang akan disoroti adalah interaksi sosial yang merupakan dasar dari proses sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia.
Kaidah-Kaidah Sosial dan Hukum
Pergaulan hidup manusia diatur oleh perbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Dalam pergaulan tersebut, manusia mendapatkan pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pokok [primary needs] antara lain, mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang. Pola pikir manusia akan mempengaruhi sikap yang cenderung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda ataupun keadaan. Sikap manusia kemudian membentuk kaidah, karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan manusia yang teratur dan sepantasnya menurut manusia berbeda-beda, karena itu dibutuhkan sebuah patokan yang berupa kaidah.
Kaidah merupakan patokan atau pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar selalu sesuatunya berjalan dengan tertib. Yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian sosial [mechanisme of social control] yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untu mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Kaidah itu ada yang mengatur pribadi manusia dan terdiri dari kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman, sedang kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih. Pada sudut lain ada kaedah yang mengatur kehidupan antar manusia atau pribadi, yang terdiri dari kaidah-kaidah kesopanan dan kaidah hukum.
Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Kedamaian tersebut akan tercapai dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban [yang bersifat lahiriah] dengan ketentraman [yang bersifat bathiniah]. Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, merupakan sebuah ciri yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya :
1.       Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan;
2.       Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah;
3.       Hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat;
4.       Hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat;
5.       Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian (ketertiban dan ketentraman)
Berikut beberapa pendapat para ahli ilmu-ilmu sosial mengenai perbedaan antara perilakelakuan sosial yang nyata dengan perilekakuan sebagaimana yang diharapkan oleh hukum. Menurut Hurt : inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama dan aturan sekunder [prymary and secondary rules]. Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. Oleh karena itu diperlukan aturan-aturan sekunder yang terdiri dari:
1.       Rules of recognition : aturan yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan aturan utama dan dimana perlu menyusun aturan tadi secara hirarkis menurut urutan kepentingannya.
2.       Rules of change yaitu aturan yang mensahkan adanya aturab-aturan utama yang baru.
3.       Rules of adjudication yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perseorangan untuk menentukan apakah pada peristiwa tertentu suatu aturan utama dilanggar.
Pendapat lain dikemukakan oleh antropolog L.Pospisil (1958), yang menyatakan bahwa dasar-dasar hukum adalah sebagai berikut, Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Agar dapat dibedakan antara hukum dengan kaidah lainnya, dikenal adanya empat tanda hukum atau attributes of law :
1.       Tanda pertama dinamakannya attribute of authority, yaitu bahwa hukum merupakan keputusan dari pihak yang berkuasa dalam masyarakat, keputusan mana ditujukan untuk mengatasi ketegangan yang terjadi di dalam masyarakat.
2.       Tanda kedua disebut attribute of intention of universal of application, artinya bahwa keputusan yang mempunyai daya jangkau panjang untuk masa mendatang.
3.       Attribute of obligation merupakan tanda ketiga yang berarti bahwa keputusan penguasa harus berisikan kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua dan sebaliknya. Dalam hal ini semua pihak harus masih di dalam kaidah hidup.
4.       Tanda keempat disebut sebagai attribute of sanction yang menentukan bahwa keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.
Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga kemasyarakatan terdapat dalam setiap masyarakat, karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan, terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan di dalam pelbagai bidang kehidupan. Dapat dipahami bahwa suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan daripada kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri, yaitu:
1.       Untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat, bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah masyarakat terutama dalam menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
2.       Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
3.       Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system pengendalian sosial.
Disamping itu terdapat tipe-tipe lembaga kemasyarakatan, yang antara lain:
1.       Dari sudut perkembangannya : Lembaga dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat.
2.       Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat : basic institutions dan subsidiary institution.
3.       Dari sudut penerimaan masyarakat : socially sanctioned institutions dan unsanctioned institutions
Perbedaan antara general Institutions dan restricted Institution
Dari fungsinya, terdapat pembedaan antara operative Institutions dan regulative institution. Tidak mudah menentukan hubungan antara hukum dan lembaga kemasyarakatan lainnya terutama di dalam menentukan hubungan timbal balik yang ada. Hal itu semuanya tergantung pada nilai-nilai masyarakat dan pusat perhatian penguasa terhadap aneka macam lembaga kemasyarakatan yang ada, dan sedikit banyaknya ada pengaruh pula dari anggapan tentang kebutuhan apa yang pada suatu saat merupakan kebutuhan pokok. Namun demikian, sebaliknya Hukum dapat berpengaruh terhadap lembaga kemasyarakatan, apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1.       Sumber dari hukum tersebut mempunyai [authority] wewenang dan berwibawa [prestigefull].
2.       Hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis
3.       Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum.
4.       Diperhatikannya faktor pengendapan hukum didalam jiwa para warga masyarakat.
5.       Para penegak dan pelaksanaan hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya didalam pola-pola perikelakuannya.
6.       Sanksi positif maupun negative dapat dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum
7.       Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan – aturan hukum.
Kelompok Sosial dan Hukum
Menurut pendapat aristoteles bahwa manusia itu adalah Zoon Politicon, dimana dalam hidupnya manusia selalu akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang hal ini dapat dilihat dari interaksi antara sesama manusia. Reaksi semacam ini menimbulkan keinginan untuk menjadi satu dengan masyarakat sekelilingnya [antar manusia] sehingga terjadi sosial groups. Interaksi manusia berlaku timbal balik, artinya saling mempengaruhi satu sama lain yang dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :
1.       Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
2.       Ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga-warga lainnya.
Terdapat beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain – lain ;  ada struktur, ada perangkat kaidah – kaidah, menghasilkan sistem tertentu.
Mempelajari kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, karena hukum merupakan abstraksi dari berbagai interaksi sosial yang dinamis tersebut, lama kelaman karena pengalaman, menjadi nilai-nilai sosial yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran bagian terbesar warga-warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik di dalam pergaulan hidup.
Lapisan Sosial, Kekuasaan dan Hukum
Dalam lapisan masyarakat terdapat kalangan atas dan kalangan bawah, dijelaskan bahwa kalangan atas jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kalangan bawah, karena Kalangan kalangan atas jelas memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap suatu hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Kalangan atas memiliki kemampuan yang lebih tadi akan berwujud kepada kekuasaan yang tentunya dapat menentukan berjuta kehidupan manusia. Baik buruknya suatu kekuasaan senantiasa diukur dari kegunaanya untuk mencapai suatu tujuan yang disadari oleh masyarakat.
Kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat menentukan nasib bejuta nasib manusia. Baik buruknya kekuasaan senantiasa dapat diukur dengan kegunaanya untuk mencapai suat tujuan yang telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu. Kekuasaan bergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Dengan kata lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lan yang menerima pengaruh itu dengan rela atau karna terpaksa. Apabila kekuasaan dihubungkan dengan hukum, maka paling sedekit dua hal yang menonjol, pertama para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudkan yang mengandung unsur kekuasaan, tetapi mereka tak dapat mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang karena ada pembatasan praktis dari penggunaan kekuasaan itu sendiri.
Karena sistem hukum antara lain menciptakan dan merupakan hak dan kewajiban beserta pelaksanaanya. Dalam hal ini ada hak warga masyarakat ang tak dapat dijalankan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya dan sebaliknya ada hak-hak yang dengan sendirinya didukung oleh kekuasaan tertentu. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan timbal balik, disatu pihak hukum memberi batas kekuasaan, dan dilain pihak kekuasan merupakan suatu jaminan berlakunya hukum. Peran hukum adalah menjaga agar kekuasaan tidak melakukan tindakan yang sewenang–wenang karena ada batasan tentang peranannya yang bertujuan untuk menciptakan keadilan. Hal ini tidak menepis kemungkinan bahwa :
1.       Semakin Tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin sedikit hukum yang mengaturnya.
2.       Semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin banyak hukum yang mengaturnya.
Dinamika Sosial | Hukum dan Interaksi Sosial
Dalam suatu interaksi sosial pasti memiliki suatu pengaruh negative maupun positif, dengan adanya tersebut, maka hukum sangat berperanan penting dalam suatu interaksi sosial. Peran hukum itu sendiri ibarat kompas yang menjadi petunjuk arah kemana manusia harus melangkah atau berbuat sesuatu. Jika manusia sebagai makhluk sosial yang dituntut untuk melakukan hubungan dengan manusia lain, maka seorang manusia yang terdiri dari individu maupun kelompok perlu memperhatikan hukum yang berlaku di wilayah tempat tinggal mereka, karena kehidupan makhluk sosial tidak lepas dari hukum yang seolah-olah menjerat mereka untuk menuju suatu jalan yang benar.
Terwujudnya pelaksanaan hukum tergantung pada empat faktor :
1.       Hukum itu sendiri : Hukum memang sangat diharuskan bersifat melindungi, sehingga masyarakat akan merasa aman dimanapun mereka berada;
2.       Penegak Hukum : Penegak hukum harus bersifat tegas, berani dan netral. Karena penegak hukum sangat berperan penting dalam berjalannya suatu system hukum;
3.       Fasilitas Pendukung : Fasilitas pendukung hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunaknya seperti peyuluhan tentang hukum terhadap warga maupun penegak hukum. Sedangkan perangkat kerasnya seperti kendaraan bermotor, pistol [persenjataan] dan lain-lain. Tanpa adanya fasilitas pendukung, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4.       Masyarakat : warga atau masyarakat merupakan unsur terpenting dalam berjalannya hukum itu sendiri, karena hukum dibuat oleh masyarakat dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri, sehingga mau tidak mau masyarakat harus taat pada hukum yang berlaku apabila tidak ingin terkena sanksi dari hukum yang telah berlaku.
Untuk menjaga agar peraturan dan hukum itu dapat berlangsung dan terus di terima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian hukuman bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus berdasarkan pada keadilan. Adapun tujuan dari hukum dan interaksi sosial itu sendiri adalah Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa warga untuk patuh menaatinya, menyebabkan terdapat keseimbangan dalam tiap  hubungan antar anggota masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.
Terjadinya suatu interaksi sosial secara otomatis akan ikut melekat pula hukum yang akan melaksanakan fungsinya sebagai pengendalian sosial. fungsi hukum dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan  proses sosial yakni :
1.       Fungsi Hukum Sebagai Pengatur apabila dalam proses interaksi sosial tersebut dilakukan dengan nurani [kodrati], terorgisir dan mekanis atau dilakukan berdasarkan keinginan hati.
2.       Fungsi Hukum Sebagai Pengawas apabila terjadi reaksi [perubahan sosial]. Perubahan sosial yang menjadikan hukum mengawasi adalah perubahan sosial terarah, maju, mengambang, dan mundur.
3.       Fungsi Hukum Sebagai Penyelesaian Masalah.
4.       Peranan hukum dalam menyelesaikan masalah apabila terjadi permasalahan sosial. Permasalahan sosial terbagi atas beberapa kategori yakni, permasalahan sosial sangat berat, amat berat, berat, dan tidak berat.
Dengan demikian hukum berdampingan dengan masyarakat, karena terjadinya suatu interaksi sosial hukum berperan sebagai pengatur masyarakat.
Hukum dan Kebudayaan
                Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi ilmu hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya kebudayaan membentuk hukum. Menurut Prof. Satjipto hukum bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda.
                Kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat terlibat dalam hal pembentukan hukum. Di Indonesia dikenal adanya masyarakat Hukum Adat yang jumlahnya sangat banyak. Perkembangan kebudayaan dan hukum menciptakan suatu subjek hukum yang bernama Hukum Adat. Dalam Pendidikan Tinggi hukum, terdapat mata kuliah yang kaitannya dengan Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan: Hukum Adat, Antropologi Hukum, Hukum dan Masyarakat, dan Sosiologi Hukum.  Mata kuliah-mata kuliah inilah adalah awal pengenalan mahasiswa hukum terhadap hubungan dari hukum dan kebudayaan.
                Kita mengenal konsepsi hukum sebagai bentuk dari peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang hadir dalam masyarakat. Peraturan-peraturan ini mengandung norma dan nilai di dalamnya. Kebudayaan hukum juga bersumber dari kekuasaan karena  setiap sanksi yang dibuat di dalam hukum tidak terlepas dari ikut campur peran penguasa. Prof. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran adalah monopoli penguasa.
                Hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara bottom-up [dari bawah keatas], dari akar rumput masyarakat, dari kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual, dan kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku. Hukum Adat juga demikian, ada karena budaya di masyarakat yang membangunnya. Bahwa Hukum Adat antara masyarakat Jawa, masyarakat Minang, masyarakat Bugis adalah berbeda. Ini adalah suatu konsep pluralisme hukum (legal pluralism) dimana hukum hadir dalam bentuk kemajemukan kebudayaan.

Majalah Elektronik

Hukum Dan Masyarakat

Hukum Dan Masyarakat
Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat ialah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peratran hukum tertentu pula. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat diceraipisahkan antara satu sama lain, mengingat  dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan  berikut ini.
1.    Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum.
2.    Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada.
Jadi, berdasarkan kedua pernyataan di atas, dapat dibuktikan bahwa dimana ada hukum di situ pasti ada masyarakat dan demikian pula sebaliknya, dimana ada masyarakat disitu tentu ada hukumnya.
3.    Disamping itu, tak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat dimana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada hakikatnya :
a.    Memberi perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut.
b.    Memberi juga pembatasan (restriksi) atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal, agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain, disamping juga menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain.
Jelaslah bahwa hukum bukan hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tetapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak. Faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat, sehingga hukum tersebut berlaku efektif atau tidak, adalah sebagai berikut :
1.    Kaidah Hukum, dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan, ada tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, hal itu diungkapkan sebagai berikut ❶ kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. ❷ kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat ; ❸ kaidah hukum berlaku secara filosofis, sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
2.    Penegak Hukum, penegak hukum atau orang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum petugas harus memiliki suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang menyangkut ruang lingkup tugas-tugasnya.
3.    Sarana/ Fasilitas, amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, misalnya bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana tugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Kalau peralatan yang dimaksud sudah ada maka faktor pemeliharaannya juga sangat penting.
4.    Warga Masyarakat, salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
Akses pada keadilan merupakan hal yang patut bagi sebuah Negara demokrasi seperti Indonesia, dan pencapaian tujuan tersebut tidak hanya melalui reformasi sistem hukum peradilan formal tapi juga termasuk pemberdayaan hukum bagi perempuan dan masyarakat miskin, demikian ungkapan Hirsch Ballin, Menteri Keadilan Belanda dalam pidato singkatnya di depan para kader hukum, pendamping lapangan program pemberdayaan hukum perempuan . Harapan Hirsch Ballin tidak berlebihan, mayoritas penerima manfaat program pemberdayaan hukum perempuan (WLE) dan pemberdayaan hukum Berbasis Masyarakat (RLA) yang disponsori Justice for the Poor, Bank Dunia dengan dukungan pemerintah Belanda menyetujui hal tersebut. Ibu Imas salah satu penerima manfaat program WLE, mengungkapkan bahwa sejak dirinya terlibat dalam program WLE, selain membangun kepercayaan diri dirinya selaku korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), bersama dengan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) lainnya, Ibu Imas kini memiliki akses dan pengetahuan yang memadai mengenai tata cara berperkara di pengadilan agama. “Kini saya bisa membantu ibu-ibu lain yang mengalami hal yang sama untuk maju ke pengadilan”, ujarnya di depan rombongan menteri keadilan belanda yang sebelumnya telah berkunjung ke Diklat Mahkamah Agung di Ciawi.
Keinginan para perempuan kepala keluarga (PEKKA) untuk memiliki akses yang lebih luas pada keadilan, di dukung penuh oleh Pemda Kabupaten Cianjur dengan memfasilitasi Multi Stakeholder Forum (MSF) yang merupakan perwakilan Pengadilan agama, Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Instansi terkait, untuk mempermudah akses para perempuan khususnya maupun masyarakat kelompok miskin dalam mengakses keadilan. Bahkan, pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan wilayah program WLE tersebut ke kecamatan lain dengan pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri. Ibu Sri, salah seorang Fasiltator menyatakan bahwa sejak keberadaan posko bantuan hukum di daerah Cibinong, Bogor, para buruh telah mampu melakukan advokasi mandiri atas kasus-kasus yang mereka alami. Hal sama dirasakan oleh para penerima manfaat dan para Fasilitator Posko (Fasko) Bantuan Hukum berbasis masyarakat (RLA) dari sektor buruh. Ibu Sri, salah seorang Fasko menyatakan bahwa sejak keberadaan posko bantuan hukum di daerah industry Cibinong, Bogor, para buruh telah mampu melakukan advokasi mandiri atas kasus-kasus yang mereka alami. Akesibilitas posko yang tepat berada di komunitas buruh sendiri, pendidikan dan pelatihan hukum dan advokasi yang disediakan oleh program RLA, serta pendampingan oleh pengacara yang mendampingi mereka, tidak saja berhasil membangun kesadaran para buruh atas hak-hak mereka tapi juga kemampuan untuk melakukan advokasi, terlibat dalam legislasi perburuhan di level lokal, bahkan memunculkan keberanian para buruh untuk mengambil posisi dalam Pemilihan legislative mendatang. “Saya sendiri bahkan mencalonkan diri untuk menjadi caleg bagi DPRD Bogor” ucap Sri Mantap.
Dukungan Menteri Keadilan Belanda dan keyakinan yang besar dari para penerima manfaat program WLE dan RLA bahwa program ini harus lebih diperluas, mendapat respon yang sangat baik dari perwakilan pemerintah yang juga hadir dalam kunjungan tersebut. Direktur HAM dan hukum Bappenas, Diani Sadia Wati menyatakan bahwa pihaknya bersama dengan elemen masyarakat terkait tengah menggodok strategi nasional akses pada keadilan (stranas akses pada keadilan). Strategi ini akan menjadi bahan bagi pemerintah dan legislatif dalam menyusun Rencana Pembanunan Jangka Menengah (RPJM), ungkapnya sewaktu menutup acara kunjungan Menteri keadilan belanda tersebut. Strategi ini bukan hanya menyasar reformasi  sektor peradilan semata namun juga mencakup keharusan melakukan pemberdayaan hukum bagi perempuan dan masyarakat miskin. Hal ini diamini oleh H.Ballin. Kita tidak akan pernah bisa berhenti dan kita akan selau berada di garis depan agar semua masyarakat, siapapun dia bisa memperoleh keadilan.
Hukum Merubah Masyarakat
Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan system yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social engineering atau social planning.
Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan social. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan system pendidikan tertentu bagi warga Negara mepunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan social. Dalam berbagai hal hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga kemasyarakatan yang artinya bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan social. Suatu kaidah hukum yang menetapkan bahwa janda dan anak-anak tanpa memperhatikan jenisnya dapat menjadi ahliwaris mempunyai pengaruh langsung terhadapat terjadinya perubahan-perubahan sosial, sebab tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola-pola perikelakuan dan hubungan-hubungan antara warga masyarakat.
Pengalaman di negara lain dapat membuktikan bahwa hukum sebagaimana halnya dengan bidang kehidupan lainnya dipergunakan sebagai alat untuk mengadakan perubahan social. Tunisia, sejak diperlakukannya Code of Personal Status pada tahun 1957, seorang wanita yang telah dewasa, mempunyai kemampuan hukum untuk menikah tanpa harus di dampingi oleh seorang wali. Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan.
Dengan perubahan yang dikehendaki dan direncanakan, sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, birokrasi memegang peranan penting dalam tindakan-tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara Terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan social dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang social, ekonomi, dan politik.
Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan
Sebagai social engineering hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masayrakat, sesuai dengan tujuan yang di tetapkan. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Selain pengetahuan yang manatap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat). Suatu contoh, perihal komunikasi hukum, “supaya hukum dapat mempengaruhi perikelakuan warga masyarakat, maka hukum harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat”. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarakat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Di samping tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur perikelakuan. Ini lah yang dinamakan difusi.
Masyarakat terdiri dari pribadi dan kelompok, yang di dalam kehidupannya berkaitan secara langsung dengan penentuan pilihan terhadap apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Pilihan- yang dapat dilakukan, dibatasi oleh suatu kerangkan tertentu. Artinya kalau dia sampai melampaui batas-batas yang ada, maka mungkin dia menderita, sebaliknya kalau dia tetap berada di dalam batas-batas tertentu, maka dia akan mendapat imbalan-imbalan tertentu pula. Apakah yang akan dipilih oleh pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok, tergantung faktor fisik, psikologis, dan social. Di dalam suatu masyarakat di mana interaksi social menjadi intinya, maka perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain, merupakan hal yang sangat menentukan. Akan tetapi, walaupun manusia selalu memilih, ada kecenderungan bahwa dia mengadakan pilihan-pilihan yang sama, secara berulang-ulang atau teratur.
Hal ini disebabkan karena manusia pribadi tadi menduduki posisi tertentu dalam masyarakat dan peranannya pada posisi tersebut ditentukan oleh kaidah-kaidah tertentu. Selain itu peranannya huga tergantung dan ditentukan oleh berperannya pihak-pihak lain di dalam posisinya masing-masing. Selanjutnya, dibatasi oleh pihak-pihak yang mengawasi dan memberikan reaksi terhadap peranannya, maupun kemampuan serta kepribadian manusia.
Pribadi yang memilih melakukan hal itu, oleh karena dia percaya bahwa dia menghayati perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain, dan bagaimana reaksi pihak-pihak lain terhadap perikelakuannya. Untuk menjelaskan mengapa seseorang menentukan pilihan tertentu, maka harus pula dipertimbangkan anggapan tentang apa yang harus dilakukannya atau tidak harus dilakukan maupun anggapan tentang yang harus dilakukan oleh lingkungannya. Ini merupakan struktur normatif yang terdapat pada diri pribadi manusia, yang sekaligus merupakan potensi dalam dirinya, untuk dapat mengubah perikelakuannya, melalui perubahan terencana di dalam wujud penggunaan kaidah hukum sebagai sarana. Dengan demikian maka pokok di dalam proses perabahan perikelakuan melaui kaidah-kaidah hukum adalah konsepsi-konsepsi tentang kaidah, peranan dan sarana maupun cara untuk mengusahakan adanya konformitas.
Pribadi yang mempunyai peranan, dinamakan pemegang peranan (role occupant) dan perikelakuannya adalah berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau berlawanan dengan yang ditentukan di dalam kaidah. Konsepsi sosiologis tersebut mungkin akan lebih jelas bagi kalangan hukum, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. Pemegang peranan adalah subyek hukum, sedangkan peranan merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

Tujuan Mempelajari Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memiliki peranan baik secara teoritis maupun praktis. Kita sebagai makhluk sosial senantiasa hidup dalam kelompok. Dari unit yang paling kecil seperti keluarga, sampai unit besar seperti negara. Bahkan kini sedang tren istilah ’menjadi bagian dari warga global’ (global citizen). Dalam kelompok, perilaku kita sebagai individu dibatasi. Batasan ini dapat berupa norma, hukum, dan agama. Diantara ketiganya hukum merupakan aturan yang paling eksplisit karena tertulis dalam lembaran peraturan atau konstitusi. Hampir segala aspek kehidupan sosial dibatasi oleh hukum. Hal ini untuk mengorganisir kehidupan bermasyarakat agar harmonis, tertib, dan tidak merugikan orang lain. Dalam tataran ilmu sosial murni, sosiologi mempelajari masyarakat secara kontekstual. Aspek hukum yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat semestinya menjadi objek kajian penting dalam sosiologi karena kehidupan bermasyarakat dan hukum berkaitan erat. Sosiologi hukum sebagai subdisiplin dikembangkan dalam rangka melibatkan aspek hukum lebih dalam ketika mempelajari perilaku sosial kemasyarakatan.
Hubungan antara Sosiologi dan Hukum
                Harus diakui, kurangnya perhatian pembelajar sosiologi terhadap hukum seakan menjadi hal yang lumrah. Namun itu bukan tanpa alasan. Kaitan antara sosiologi dan hukum secara teoritis memang berjarak. Para ahli sosiologi sangat jarang melibatkan hukum dalam objek kajiannya. Barangkali hukum kurang menarik untuk mengkaji fenomena masyarakat. Beberapa alasan yang dapat dikemukaan antara lain adalah hukum bersifat statis, terulis, detail dan jelas. Sedangkan masyarakat yang menjadi objek utama kajian sosiologi adalah entitas yang dinamis, berubah-ubah, kontekstual, dan kompleks. Kadang para sosiolog merasa kesulitan memahami data hukum yang begitu banyak dan statis ketika dikontraskan dengan realitas sosial yang terus berubah. Objek kajian menjadi semakin rumit. Hukum selalu mengikuti tren sosial dan cenderung terlambat merespon. Satu hal yang tidak kalah penting adalah sosiologi sebagai disiplin ilmu membatasi diri terhadap suatu penilain ketika mengkaji masyarakat. Sosiologi tidak menilai benar dan salah, tetapi berusaha menangkap pola-pola perilaku masyarakat yang mendasari munculnya fenomena sosial. Hukum dengan tegas menilai perilaku seseorang atau sekelompok masyarakat benar atau salah. Kenyataan yang begitu kontras ini menjadi salah satu penyebab terciptanya jarak antara sosiologi dan hukum.
                Ilmu hukum sebagai sebuah disiplin ilmu telah meneliti gejala hukum di masyarakat sejak lama. Perkembangan ilmu hukum telah menciptakan spesialisasi yang dikenal luas seperti, hukum pidana, hukum perdata, hukum tatanegara, hukum perdagangan, hukum internasional, dan sebagainya. Spesialisasi hukum yang sudah begitu banyak memunculkan pertanyaan apakah diperlukan adanya sebuah disiplin ilmu lain diluar ilmu hukum yang mempelajari hukum? Sosiologi hukum muncul dan berkembang ditengah perdebatan seberapa penting mempelajari hukum dengan pendekatan sosiologi. Kini sosiologi hukum diinstitusionalisasi menjadi mata kuliah dan banyak diajarkan di fakultas-fakultas ilmu sosial-politik dan humaniora. Dibawah ini, akan saya paparkan definisi, objek kajian, dan manfaat mempelajari hukum secara ringkas, bersumber utama dari buku ’Pokok-Pokok Sosiologi Hukum’(1980) karya Soerjono Soekanto.
Definisi sosiologi hukum
                Sosiologi hukum adalah sub-disiplin sosiologi yang mempelajari pola-pola perikelakuan dalam masyarakat. Sosiologi hukum meneliti mengapa sebagian orang patuh pada hukum sedangkan sebagian yang lain melanggar aturan? Mengapa sebagaian kelompok masyarakat menjunjung tinggi peraturan pemerintah, sebagian yang lain menaati hukum adat? Mengapa pelanggar hukum, sengaja melanggar hukum? Apa kondisi sosial yang memungkinkan seseorang melanggar hukum? Bagaimana hukum dibuat? Untuk kepentingan apa dan siapa hukum dibuat? Berbagai pertanyaan kritis lainnya lumrah diajukan dan didiskusikan dalam sosiologi hukum. Sebagai cabang ilmu sosiologi, sosiologi hukum dapat dipandang sebagai alat dari ilmu hukum dalam meneliti objeknya untuk pelaksanaan proses hukum. Sosiologi hukum juga dapat digunakan sebagai instrumen pertimbangan keputusan-keputusan hukum. Beberapa fakta hasil penelitian sosiologi hukum patan berperan dalam perumusan objek hukum. Ringkasnya, hasil penelitian sosiologi hukum dapat digunakan oleh ilmu hukum untuk memantapkan proses hukum.
Objek kajian sosiologi hukum
Beberapa objek kajian sosiologi hukum yang bisa diteliti adalah :
1.       Hukum dalam sistem sosial
2.       Perbandingan hukum dalam masyarakat
3.       Sifat hukum yang dualistis
4.       Hukum sebagai alat kekuasaan
5.       Kaitan hukum dengan nilai budaya
6.       Hukum sebagai instrumen perubahan sosial
                Suatu sistem hukum adalah cerminan dari sistem sosial yang lebih luas. Hukum adalah sub dari keseluruhan sistem sosial dalam masyarakat. Perlu diteliti bagaimana sistem sosial mempengaruhi hukum sebagai subsistemnya, atau sebaliknya. Hukum tercipta melalui proses timbal balik dengan sistem sosial yang lebih luas. Sampai sejauh mana proses timbal balik tersebut mempengaruhi keputusan hukum menjadi penting untuk dikaji karena bagaimanapun juga hukum tidak bisa dilepaskan dalam sistem sosial.
Perbandingan hukum dalam masyarakat
                Meneliti hukum dalam masyarakat secara komparatif merupakan usaha untuk melihat apakah hukum ada yang berlaku universal atau selalu kontekstual. Apakah kejahatan yang sama berakibat pada hukuman berbeda di lain tempat dan waktu? Mengapa seseorang mudah dihukum dan lainnya tidak? Di Indonesia dapat dilakukan penelitian hukum yang berbeda-beda di berbagai daerah. Dapat pula meneliti penerapat hukum yang berbeda untuk orang-orang yang berbeda atas kejahatan yang sama.
Sifat Hukum Yang Dualistis
                Hukum disatu sisi dapat dijadikan alat bagi manusia untuk dapat mempertahankan hak-haknya, menjalani kehidupan yang harmonis untuk mencapai kesejahteraan. Kehidupan layak didambakan setiap orang. Hukum dapat berperan untuk menjamin keharmonisan sosial dan kesejahteraan masyarakat dapat tercipta. Di lain sisi, hukum dapat dijadikan alat kontrol sosial oleh segelintir orang. Sebagian kecil orang yang dinamakan elit dapat menjadikan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kedudukan sosial dan politiknya di masyarakat, untuk mempertahankan kepemikikan kekuasaan di tangannya, sehingga sebagian besar orang yang berusaha naik kelas secara sosial terhambat.
Hukum Sebagai Alat Kekuasaan
                Asumsi dasar yang dapat digunakan adalah kenyamanan cenderung menolak perubahan. Segelintir elit atau penguasa yang hidup nyaman cenderung ingin mempertahankan kedudukannya. Kalau tidak, akan kehilangan kenyamanannya. Segelintir elit tersebut memiliki wewenang untuk membuat hukum, merevisi, memutuskan sesuai dengan kepentingannya. Penguasa membuat hukum yang berlaku untuknya dan masyarakat banyak, bukan sebaliknya, hukumlah yang mengatur perilaku mereka. Hukum sebagai alat kekuasaan sangat banyak contohnya. Fenomena kontrol sosial sangat dekat kaitannya dengan penyalahgunaan kekuasaan dengan membuat hukum untuk melayani kepentingannya.
Kaitan Hukum Dengan Nilai Budaya
                Hukum yang berlaku di suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh nilai budaya yang sudah ada sejak lama. Konstitusi yang mempertimbangkan hukum adat dalam penerapan resolusi konflik, misalnya, merupakan contoh bagaimana tradisi penyelesaian konflik melalui adat diterapkan dan menjadi hukum formal yang harus dipatuhi masyarakat adat. Problem hukum yang biasanya muncul adalah ketika hukum formal dibuat tanpa mempertimbangkan nilai budaya dalam masyarakat. Di berbagai daerah di Indonesia, problem seperti ini muncul ketika pemerintah menerapkan hukum berdasarkan prinsip demokrasi yang diimpor dari luar ke masyarakat lokal yang masih memegang teguh adat nenek moyang.
Hukum Sebagai Instrumen Perubahan Sosial
                Setiap masyarakat mengalami perubahan. Hnaya intensitas perubahannya saya yang berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Pendapat umum yang sering dikemukaan adalah masyarakat desa lebih lambat mengalami perubahan dibanding masyarakat kota. Masyarakat kota lebih cepat mengalami perubahan karena lebih intens berinteraksi dengan budaya dari kota atau negara lain di luar sana. Hukum di masyarakat dapat digunakan sebagai alat perubahan sosial dengan cara memasukkan hukum sebagai bagaian dari agenda pembangunan. Misalkan saja, pemerintah mewajibkan mahasiswa penerima beasiswa untuk mengajar di pelosok selama setahun setelah selesai studi. Jika tiap tahun ada sepuluh ribu mahasiswa selesai studi, beberapa sekolah di pelosok yang mangkrak karena kekurangan guru tidak ada lagi. Anak-anak di pelosok bisa sekolah dan mendapat ijasah. Tingkat pendidikan di pelosok naik.
Manfaat Mempelajari Sosiologi Hukum
                Manfaat sosiologi hukumBerkaitan dengan apa yang telah diuraikan diawal, fungsi mempelajari sosiologi hukum yang utama adalah memberi pengetahuan konteks sosial dimana hukum dibuat dan diterapkan. Beberapa fungsi dan manfaat mempelajari sosiologi hukum :
1.       Sosiologi hukum memberi pemahaman hukum di dalam konteks sosial
2.       Sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisa efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana kontrol sosial, perubahan sosial, atau pengrendali interaksi sosial sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis.
3.       Sosiologi hukum memberikan kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas hukum yang berlaku.
4.       Sosiologi hukum dapat mengungkap ideologi dan kepentingan dibalik perumusan dan keputusan hukum
5.       Sosiologi hukum dapat mengidentifikasi unsur-unsur kebudayaan atau agam yang mempengaruhi substansih hukum
6.       Sosiologi hukum dapat mengidentifikasi aktor sosial baik lembaga maupun individu yang berpengaruh dalam pembentukan hukum
7.       Sosiologi hukum dapat memaparkan seberapa tinggi atau rendah tingkat kesadaran masyarakat tehadap hukum.
Berbagai fungsi sosiologi hukum diatas sangat berguna baik untuk penelitian sosiologi maupun ilmu hukum. Subdisiplin sosiologi hukum di Indonesia masih terus berkembang seiring dinamika sosial masyarakat yang selalu tersentuh aspek hukum.